KOPANG REMBIGA – Desa Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah, kini tengah menyambut sebuah era baru yang cerah dalam gerakan literasinya. Sebuah momentum besar tercipta ketika Pemerintah Desa berhasil menghidupkan kembali denyut nadi perpustakaan desa, yang langsung disambut dengan dukungan luar biasa berupa 1.000 eksemplar buku baru dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Untuk memastikan ribuan “harta karun” pengetahuan ini tidak hanya tersimpan di pusat desa, melainkan mengalir dan menyentuh anak-anak di dusun-dusun, ...

     Kopang, Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada Baduta di 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tinggi badan anak di bawah rata-rata atau pendek serta tubuhnya tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai usianya.    Rembug Stunting Tingkat Desa merupakan salah satu rangkaian pra musyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun berikutnya, yang menjadi amanat dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten terhadap pemerintah desa agar memprioritaskan ...

Selasa 29 Juli 2025. Musyawarah Desa terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 dan Daftar Usulan Rencana kerja Pemerintah Desa (DU-RKPDes) Tahun Anggaran 2027 Desa Kopang Rembiga Kec.Kopang Kab.Lombok Tengah , di Aula Kantor Desa Kopang Rembiga. Acara ini dihadiri, Kepala Desa ,Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Pendamping Desa, KPM, RT/RW , Tomasy/Toga, Acara dipimpin dan dibuka oleh Kepala Desa Kopang Rembiga. dalam sambutannya, menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran ...

Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, telah menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada Rabu, 04 Juni 2025, untuk menetapkan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2022-2028. Guna menyelaraskan perubahan uu desa tahun 2024 tentang perubahan uu no 3 tahun 2014 tentang desa yang salah satunya adalah penambahan kegiatan selama 2 (dua) tahun mengikuti masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan ...

Kopang Rembiga, 30 April 2025 — Pemerintah Desa Kopang Rembiga menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Khusus dalam rangka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada hari Rabu, 30 April 2025, pukul 09.00 WITA. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa dan dihadiri oleh berbagai unsur penting masyarakat. Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025. Tujuannya mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, ...

Kamis 17 April 2025 bertempat di aula Kantor Desa Kopang Rembiga,Badan Permusyawaratan Desa beserta Kepala Desa Kopang Rembiga mengadakan musyawarah Desa dalam pembentukan pengurus BUMDEs Karya Mandiri Desa Kopang Rembiga. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua BPD beserta Anggota,perangkat desa,tokoh masyarakat perwakilan ketua RT RW dan perwakilan perempuan desa. Musyawarah Desa ini berlangsung terbuka dan melibatkan perwakilan perwakilan masyarakat desa Dewan Penasehat adalah Kepala Desa Kopang Rembiga " PATRIA NEGARA",  sedang Direktur dijabat ...

Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, Desa Kopang Rembiga menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) guna menetapkan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025. Acara yang dihadiri oleh, Pendamping Desa dan Pendamping Lokasl Desa, Pendamping TKSK, Kepala Desa, perangkat desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta stafnya, Ketua RT se-Desa Kaliboto, Tokoh Masyarakat, Pengurus PKK serta perwakilan remaja dari Karangtaruna. Upaya ini dilakukan sebagai implementasi dari UU Nomor 62 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat ...

Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melaksanakan kegiatan Jaksa Menyapa di Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Jaksa Menyapa Desa adalah program Kejaksaan Agung untuk meningkatkan kesadaran hukum di tingkat desa. Program ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2023. Dalam program ini, Kejaksaan diharapkan dapat: memberikan pendampingan, pengawalan, dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta meminimalkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, ...